BRMP Pascapanen Dorong Peningkatan Produktivitas Pertanian
Banyuasin, 23 Juli 2025 – Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) menggelar kegiatan Koordinasi Optimasi Lahan 2024, Optimasi Lahan 2025, dan Cetak Sawah, yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan berbagai pihak dalam mempercepat peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas pertanian nasional.
Kepala BRMP Pascapanen, Zainal Abidin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan sistem tiga kali musim tanam dalam setahun, yakni: MT 1: Oktober – Januari, MT 2: Februari – Mei dam MT 3: Juni – September.
Ia menekankan pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendukung keberhasilan program ini, terutama melalui pelaporan tanam dan panen secara rutin di aplikasi e-Pusluh, sebagai dasar pencatatan data pertanian yang valid.
"Luas Tambah Tanam (LTT) menjadi salah satu indikator penilaian kinerja penyuluh. Karena itu, sinergi program Optimasi Lahan (Opla) dan Cetak Sawah diharapkan mampu mendorong peningkatan pertanaman," ungkap Zainal.
Disampaikan pula bahwa untuk kegiatan Opla 2025, BP telah terbentuk, sementara untuk program cetak sawah, BP masih dalam proses pembentukan. Zainal juga mengingatkan pentingnya konfirmasi terhadap data pertanaman yang bersumber dari SISCROP, agar informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah akan meluncurkan program rehabilitasi sawah sebagai upaya lanjutan peningkatan produktivitas. Dalam arahannya, Menteri Pertanian juga telah menginstruksikan bahwa minimal harus terdapat satu penyuluh di setiap desa.
Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin turut menyampaikan optimisme bahwa Kabupaten Banyuasin menuju pencapaian sebagai Kabupaten Penghasil Beras Nomor Satu di Indonesia. Berdasarkan data amatan BPS hingga Juli 2025, produktivitas beras di Banyuasin telah mencapai 1 juta ton.
“Harga gabah dari hasil panen di Kecamatan Rantau Bayur bahkan dapat melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), karena panen dilakukan saat wilayah lain belum panen,” jelas perwakilan dinas. Dinas juga mendorong agar berbagai kendala di lapangan segera disampaikan, agar dapat dicarikan solusi bersama dengan pemerintah daerah dan Penjabat Kabupaten.
Sementara itu, Koordinator Penyuluh Kecamatan Rantau Bayur menyampaikan adanya penurunan Luas Baku Sawah (LBS), dari 16.437 ha di tahun 2023 menjadi 13.950 ha pada tahun 2024. Meski demikian, pertanaman masih terus berlangsung di luar kawasan LBS, termasuk di lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditanami padi.
Namun, berbagai tantangan juga dihadapi petani di wilayah tersebut, di antaranya terlambatnya bantuan benih akibat perbedaan waktu tanam dengan lahan pasang surut, kurangnya pengecer pupuk (saat ini hanya terdapat satu pengecer di seluruh kecamatan), kebutuhan akan pompa air untuk penyelamatan tanaman yang telah tumbuh, kondisi Desa Muara Abab yang masih belum kondusif untuk pembentukan Brigade Pangan.
Melalui rapat koordinasi ini, BRMP Pascapanen bersama pemangku kepentingan lainnya berharap dapat menyusun langkah-langkah konkret yang tepat sasaran dalam mendorong keberhasilan program pertanian nasional demi ketahanan pangan yang berkelanjutan.